DILEMA PENDIDIKAN DI BAWAH YAYASAN SWASTA

Fahmi Mudzakir

KOMERSIALISASI DAN CITRA SEBAGAI PRIORITAS

Sekolah-sekolah yang dikelola yayasan swasta sering kali terjebak dalam orientasi bisnis. Pendidikan dipandang sebagai produk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, bukan sebagai hak dasar. Akibatnya, biaya sekolah bisa sangat mahal dan memberatkan orang tua. Tidak hanya itu, banyak sekolah lebih mementingkan pembangunan fisik dan pencitraan—seperti gedung megah, program internasional, dan promosi besar-besaran—dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Aspek karakter dan nilai-nilai moral sering kali diabaikan.

(Tilaar, 2009; Suyanto & Asep, 2009)

KETIMPANGAN MUTU DAN AKSES

Kualitas pendidikan antar sekolah swasta sangat beragam. Beberapa sekolah memiliki fasilitas modern dan guru profesional, namun banyak pula yang kekurangan sarana dan tenaga pendidik yang kompeten. Ketimpangan ini makin parah karena kebanyakan sekolah swasta terletak di kota besar, menjadikannya sulit diakses oleh masyarakat pedesaan atau kurang mampu. Pendidikan bermutu akhirnya hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, memperlebar jurang ketidaksetaraan.

(Sagala, 2010; Muhaimin, 2008)

KELEMAHAN PENGAWASAN DAN TATA KELOLA YAYASAN

Kewenangan pemerintah dalam mengawasi sekolah swasta sangat terbatas. Umumnya hanya sebatas pada akreditasi dan pelaporan administratif. Tata kelola internal yayasan cenderung tertutup dan tidak transparan. Dalam banyak kasus, yayasan dikelola oleh keluarga atau kelompok tertentu yang membuat keputusan berdasarkan kedekatan pribadi, bukan profesionalitas. Akibatnya, bisa terjadi penunjukan kepala sekolah yang tidak kompeten, penyalahgunaan dana bantuan, hingga konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

(Darmaningtyas, 2011; Hasbullah, 2015)

PERMASALAHAN GURU DAN KETERGANTUNGAN PENDANAAN

Guru merupakan elemen vital dalam pendidikan, namun di banyak sekolah swasta, guru justru menjadi pihak yang paling lemah posisinya. Mereka sering diberi upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan status kerjanya tidak jelas. Hal ini berdampak pada motivasi dan profesionalisme guru. Di sisi lain, banyak yayasan swasta menggantungkan operasional sekolah dari dana sumbangan atau sponsor. Ketika dana ini tersendat, kegiatan belajar-mengajar bisa terhambat, gaji guru tertunda, bahkan sekolah bisa berhenti beroperasi.

(Supriadi, 2001; Fattah, 2004)

DAFTAR PUSTAKA

Darmaningtyas. (2011). Pendidikan di Indonesia: Antara Kebijakan dan Realitas. Jakarta: Kompas.

Fattah, N. (2004). Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hasbullah. (2015). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhaimin. (2008). Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sagala, S. (2010). Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Supriadi, D. (2001). Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Suyanto & Asep. (2009). Dasar-dasar Pendidikan. Jakarta: PT Grasindo.

Tilaar, H.A.R. (2009). Kebijakan Pendidikan: Perkembangan Pendidikan Nasional dari Orde Lama ke Orde Reformasi. Jakarta: Rineka Cipta.